New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Reformasi Intelijen Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap BIN. Salah satu aspek kunci dalam tata kelola intelijen adalah pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan yang lebih efektif.
Pencarian informasi yang dilakukan oleh intelijen harus dilakukan dengan cerdas, tidak semata menunjukkan kekuasaan, dan tetap menjaga rambu-rambu penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Beberapa peristiwa yang melibatkan intelijen seperti pembebasan sandera pesawat Woyla dan pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang berhasil sukses merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi intelijen.
Badan Intelijen Negara perlu diimbangi oleh lembaga kontraintelijen untuk mencegah tindakan-tindakan dari pihak oposisi yang menghambat aktivitas intelijen Indonesia sekaligus mencegah kegiatan/operasi intelijen asing yang mengancam Indonesia.
Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Cara-cara yang lebih cerdas dan menghargai hak asasi manusia dalam koridor pencarian informasi bagi person harus diterapkan dalam metode kegiatan/operasi inteijen.
” yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagau fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi goal menjadi tidak terpengaruh.[19]
Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup deadly. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:
In 1950-1958, military services intelligence nevertheless dominated the operational activities with the intelligence companies, even though they weren't directed to deal with a certain external danger. This politicization approach started in early 1952 once the Chief of Personnel with the Armed Forces TB Simatupang shaped BISAP being an intelligence company to aid his office plus the Protection Ministry. On the other hand, because of its structural marginal place and restricted sources and funds, BISAP couldn't do A lot and was dissolved in the next yr.[16]
Jika terjadi kesalahan perintah oleh consumer maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
Intelijen Indonesia perlu lebih erat menjalin hubungan dengan pihak intelijen dan kontra intelijen dari negara lain. Hubungan yang baik dengan pihak lain ini diharapkan dapat mencegah ancaman-ancaman yang terjadi di negara lain menyebar di Indonesia.
Mengambil contoh masalah terorisme, untuk menghadapi ancaman terorisme kontemporer sinergi antar komunitas intelijen, dan intstansi/lembaga Di Sini negara merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi mencapai kepentingan bersama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI terutama dari aksi teroisme yang datang dari dalam maupun dari luar.
Mereka merasa bahwa Indonesia adalah penjajah, maka dari itu otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah solusi atas konflik antara OPM dan pemerintah pusat.